Warganet di media sosial menyoroti sejumlah nama yang dinilai mumpuni untuk menduduki posisi Wakil Presiden RI, menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. Diskusi ini mencuat pada Jumat, 20 November 2026, dengan beberapa nama seperti Dedi Mulyadi dan Sufmi Dasco disebut-sebut dalam perbincangan tersebut.

Sorotan Warganet dan Kriteria Potensial

Dalam perbincangan yang beredar di platform X, warganet secara spesifik menyebutkan Dedi Mulyadi sebagai salah satu figur yang dianggap memiliki kapabilitas. Selain itu, nama Sufmi Dasco juga disebut memiliki kemampuan untuk membangun harmonisasi hubungan, sebuah kriteria yang dianggap penting dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Kriteria “mumpuni” yang menjadi fokus warganet sejalan dengan beberapa persyaratan umum untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), seorang calon harus mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Persyaratan Konstitusional Calon Wakil Presiden

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui situs resminya pada 16 Oktober 2025, merinci berbagai syarat bagi calon presiden dan wakil presiden. Persyaratan tersebut mencakup status sebagai Warga Negara Indonesia sejak lahir, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Calon juga tidak boleh pernah mengkhianati negara atau melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

Selain itu, calon harus berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan. Persyaratan usia, yang sebelumnya diatur minimal 40 tahun, telah diperbarui oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut memungkinkan seseorang menjadi calon jika berusia paling rendah 40 tahun ATAU pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

Persyaratan lain meliputi tidak pernah dipidana penjara 5 tahun atau lebih (kecuali diungkapkan secara jujur), tidak sedang dinyatakan pailit, mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama lima tahun terakhir, serta bukan bekas anggota organisasi terlarang seperti Partai Komunis Indonesia.

Sumber rujukan:


Pantengin terus G29 buat dapetin kabar terbaru soal Mas Gibran setiap hari.

ini iklan 👇👇👇
Jangan sampai lagi asyik baca artikel malah kehabisan kuota atau token listrik—nih, beli tanpa ribet di toktik.id →