Penggugat surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA luar negeri mantan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Subhan Palal, melaporkan ahli Ina Setiawati ke Polda Metro Jaya. Laporan ini terkait dugaan pemberian keterangan palsu oleh Ina Setiawati saat menjadi ahli dari relawan Gibran dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Rincian Laporan
Subhan Palal menyatakan kehadirannya di Polda Metro Jaya pada Kamis (19/11/2026) adalah untuk memenuhi panggilan pemeriksaan terkait laporannya. Ia menuding Ina Setiawati, yang dikenal juga sebagai Ina Liem, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah saat sidang MK. Menurut Subhan, pernyataan ahli tersebut saat itu dinilai mempengaruhi opini publik dan memberikan kesaksian yang tidak benar mengenai syarat pendidikan Gibran.
“Kehadiran saya di sini dalam rangka panggilan Polda untuk pemeriksaan terhadap laporan saya adanya dugaan keterangan palsu di atas sumpah yang diberikan oleh seorang ahli yang mengaku ahli di sidang Mahkamah Konstitusi.” — Subhan Palal
Subhan menambahkan bahwa kesaksian tersebut seolah-olah menunjukkan Gibran memiliki syarat pendidikan yang memadai, dan hal itu mendorongnya untuk melanjutkan perjuangan hukum di PTUN. Laporan Subhan teregister dengan nomor LP/B/8115/X/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada tanggal 26 Oktober 2026.
Tindak Lanjut Kepolisian
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto membenarkan bahwa Subhan Palal, selaku pelapor, hadir pada 19 November 2026 untuk gelar perkara awal terkait laporannya terhadap Ina Setiawati. Kombes Budi menjelaskan bahwa permintaan klarifikasi terhadap pelapor belum dilakukan karena Subhan masih akan melengkapi bukti permulaan.
Penyelidik Polda Metro Jaya akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Proses hukum ini akan berlanjut setelah kelengkapan bukti-bukti yang dibutuhkan.
Konteks Hukum Sidang MK
Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam menjalankan tugasnya, MK dapat menghadirkan ahli untuk memberikan keterangan guna memperjelas suatu perkara.
Keterangan ahli yang diberikan di bawah sumpah memiliki bobot hukum dan harus didasarkan pada kebenaran. Pemberian keterangan palsu di bawah sumpah dapat memiliki konsekuensi hukum serius. Proses hukum di kepolisian, seperti yang ditempuh Subhan Palal, merupakan jalur untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana yang terjadi di luar persidangan, meskipun berawal dari konteks persidangan.
Sumber rujukan:
Ikuti terus G29 biar nggak ketinggalan update paling fresh seputar Mas Gibran, ya!
ini iklan 👇👇👇
Jangan sampai lagi asyik baca artikel malah kehabisan kuota atau token listrik—nih, beli tanpa ribet di toktik.id →
Komentar