[{"content":"Rumah Gibran Rakabuming Raka di Solo, Jawa Tengah, menolak sejumlah karangan bunga dukungan yang dikirimkan oleh berbagai pihak pada pekan lalu. Karangan bunga tersebut kemudian dialihkan ke Gedung Graha Saba Buana, properti milik ayahnya, Presiden Joko Widodo.\nPenjaga rumah Gibran, Suliadi (63), menyatakan penolakan dilakukan karena keterbatasan tempat dan tanpa adanya perintah dari atasan untuk menampung kiriman tersebut.\n\u0026ldquo;Kemarin itu kan dua mobil (membawa karangan bunga) ke sini. Saya tolak karena di sini tidak ada tempat, saya suruh ke tempat Gedung Graha Saba.\u0026rdquo; — Suliadi, penjaga rumah Gibran\nSuliadi menambahkan bahwa semua karangan bunga yang datang langsung diarahkan ke gedung pertemuan milik keluarga Jokowi.\n\u0026ldquo;Iya, langsung ke sana. Saya tidak berani tanggung jawab kalau tidak ada perintah dari pimpinan. Pokoknya semua harus ke gedung saja.\u0026rdquo; — Suliadi, penjaga rumah Gibran\nIa mengaku tidak mengetahui isi pesan dalam karangan bunga tersebut, hanya menyebut bahwa pihak pengirim bertugas mengantarkan pesanan saja. Menurut Suliadi, Gibran sudah lama tidak pulang ke kediamannya di Solo, dengan kunjungan terakhir saat menghadiri acara pernikahan di Pura Mangkunegaran beberapa waktu lalu.\nDukungan untuk Gibran Sejumlah karangan bunga dukungan terlihat berjejer di Gedung Graha Saba Buana Solo. Karangan bunga ini dikirim oleh para kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) setelah Gibran memutuskan mundur sebagai wakil presiden.\nPantauan pada Kamis (12/11) pekan lalu menunjukkan tujuh karangan bunga dari kader PSI. Pesan-pesan yang tertulis di antaranya \u0026lsquo;Gusti Mboten Sare, Mas Gibran\u0026rsquo;, \u0026lsquo;Ilmu ketapel Mas Gibran, makin ditarik ke belakang, semakin ke depan\u0026rsquo;, dan \u0026lsquo;Fightback Mas Gibran\u0026rsquo;. Pengirim karangan bunga tersebut meliputi Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo, Ketua DPRT PSI Mojosongo Christina Tutut, Ketua DPD PSI Wonogiri Zul Zaim HG, Pengurus DPW PSI Jawa Tengah Leonardo Rio, dan Ketua DPD PSI Sukoharjo Farid Muhananto.\nKonteks Ekspresi Politik Karangan bunga merupakan salah satu bentuk ekspresi publik yang umum digunakan di Indonesia untuk menyampaikan berbagai pesan, mulai dari ucapan selamat, duka cita, hingga dukungan politik. Pengiriman karangan bunga ke kediaman atau kantor tokoh publik sering terjadi sebagai wujud apresiasi atau solidaritas terhadap suatu peristiwa atau keputusan.\nPengalihan karangan bunga ini merupakan respons terhadap situasi di kediaman pribadi Gibran yang tidak memungkinkan untuk menampung banyaknya kiriman. Gedung Graha Saba Buana, sebagai fasilitas yang lebih luas dan juga merupakan bagian dari aset keluarga, menjadi lokasi alternatif untuk menampung ekspresi dukungan tersebut. Peristiwa ini terjadi di tengah dinamika politik pasca-keputusan Gibran untuk mundur dari posisi wakil presiden, yang memicu berbagai reaksi dan dukungan dari konstituen serta simpatisan partai politik.\nSumber rujukan:\nRumah Gibran di Solo Tolak Karangan Bunga, Dialihkan ke Rumah Jokowi — CNN Indonesia Ikuti terus perkembangan berita terkait dinamika politik di Indonesia.\nJangan sampai lagi asyik baca artikel malah kehabisan kuota atau token listrik—nih, beli tanpa ribet di toktik.id →\n","permalink":"https://gibran2029.com/posts/rumah-gibran-di-solo-tolak-karangan-bunga-dialihkan-ke-gedung-jokowi/","summary":"Kediaman Gibran Rakabuming Raka di Solo menolak karangan bunga dukungan pekan lalu, mengalihkannya ke Gedung Graha Saba Buana milik Presiden Joko Widodo.","title":"Rumah Gibran di Solo Tolak Karangan Bunga, Dialihkan ke Gedung Jokowi"},{"content":"Unggahan viral di platform media sosial Facebook yang mengeklaim Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sah dan resmi dipastikan tidak benar. Informasi yang beredar luas ini merupakan hoaks, sebagaimana diklarifikasi oleh Tribratanews pada Kamis, 19 November 2026, setelah melakukan penelusuran terhadap sumber resmi.\nKlarifikasi Informasi Hoaks Klaim yang menyebar di Facebook tersebut dibantah setelah melansir informasi dari turnbackhoax.id pada Rabu, 14 Oktober 2026. Situs tersebut merujuk pada laman resmi Mahkamah Konstitusi, mkri.id, sebagai sumber verifikasi utama. Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dikeluarkan pada Selasa, 6 Oktober 2026, menjadi dasar klarifikasi ini.\nDalam putusan resminya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Pernyataan ini secara langsung membantah narasi yang viral di media sosial, yang mengklaim sebaliknya.\nKonteks Putusan dan Kedudukan Hukum Meskipun tidak menemukan bukti ijazah luar negeri yang setara, Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai wakil presiden. Keputusan ini diambil karena Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang memadai untuk mengajukan perkara tersebut.\nPerselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) adalah proses hukum di mana pihak yang merasa dirugikan oleh hasil pemilihan dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam proses ini, Mahkamah bertindak sebagai penjaga keadilan pemilu, memastikan setiap tahapan berjalan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Syarat legal standing merupakan prinsip fundamental dalam hukum acara, memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki kepentingan langsung dan sah yang dapat mengajukan permohonan. Hal ini krusial untuk menjaga integritas dan efektivitas proses peradilan, mencegah pengajuan perkara oleh pihak yang tidak relevan.\nPenyebaran informasi yang tidak akurat, terutama melalui platform digital, seringkali memerlukan verifikasi silang dengan sumber-sumber resmi. Lembaga seperti Tribratanews dan turnbackhoax.id berperan penting dalam mengedukasi publik mengenai validitas informasi yang beredar, terutama terkait isu-isu sensitif seperti hasil putusan lembaga negara.\nSumber rujukan:\nHOAKS MK Sebut Ijazah Wapres Gibran Sah — Tribratanews Ikuti terus perkembangan informasi terkait putusan Mahkamah Konstitusi dan isu publik lainnya.\nJangan sampai lagi asyik baca artikel malah kehabisan kuota atau token listrik—nih, beli tanpa ribet di toktik.id →\n","permalink":"https://gibran2029.com/posts/mk-tidak-nyatakan-ijazah-wakil-presiden-gibran-sah-klaim-viral-hoaks/","summary":"Sebuah unggahan viral di Facebook yang mengklaim Mahkamah Konstitusi menyatakan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sah telah dipastikan sebagai hoaks. Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti ijazah luar negeri Gibran.","title":"MK Tidak Nyatakan Ijazah Wakil Presiden Gibran Sah, Klaim Viral Hoaks"},{"content":"Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada Kamis, 12 November 2026. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, serta kepada Presiden Prabowo Subianto, jauh sebelum masa jabatan pemerintahan berakhir pada 2029.\nProses dan Latar Belakang Pengunduran Diri Ketua MPR Ahmad Muzani mengonfirmasi penerimaan surat tersebut, yang juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam suratnya, Gibran menyatakan pengunduran diri dilakukan atas permintaan sendiri dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara serta keberlangsungan pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menerima dan menghormati keputusan yang diambil Gibran.\nKeputusan ini muncul di tengah situasi politik nasional yang diwarnai berbagai perdebatan mengenai kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden. Sejumlah persoalan politik sebelumnya turut memicu perhatian publik terhadap posisinya. Bahkan, terdapat langkah politik dari beberapa anggota DPR yang mempersoalkan kelayakannya dalam menjalankan jabatan tersebut. Meskipun demikian, polemik yang berkembang tidak dapat langsung dianggap sebagai alasan resmi pengunduran diri yang dinyatakan secara tertulis. Alasan yang disampaikan tetap berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara.\nMekanisme Konstitusional Pengisian Kekosongan Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Presiden, sebuah kondisi yang harus diselesaikan berdasarkan mekanisme konstitusi yang berlaku di Indonesia. Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 secara spesifik mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR akan menyelenggarakan sidang. Sidang ini bertujuan untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.\nProses pemilihan Wakil Presiden pengganti tersebut harus dilaksanakan paling lambat 60 hari setelah kekosongan jabatan terjadi. Dengan aturan ini, pengisian jabatan Wakil Presiden tidak dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat. Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua calon, sedangkan MPR bertugas menentukan Wakil Presiden yang baru melalui sidang.\nPentingnya Stabilitas dan Keterbukaan Informasi Peristiwa ini menjadi perhatian penting karena jabatan Wakil Presiden memiliki peran krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kekosongan jabatan tentu membutuhkan penyelesaian agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam jalannya pemerintahan dan menjaga stabilitas politik nasional.\nPemerintah dan lembaga negara perlu memastikan bahwa seluruh proses pengisian jabatan berjalan sesuai konstitusi. Keterbukaan informasi juga menjadi aspek penting agar masyarakat dapat memperoleh penjelasan yang jelas dan akurat mengenai perkembangan politik yang terjadi.\nSumber rujukan:\nPengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka Guncang Panggung Politik Nasional Halaman 1 — Kompasiana.com Ikuti terus perkembangan terkini mengenai dinamika politik nasional ini.\nJangan sampai lagi asyik baca artikel malah kehabisan kuota atau token listrik—nih, beli tanpa ribet di toktik.id →\n","permalink":"https://gibran2029.com/posts/gibran-rakabuming-raka-mengundurkan-diri-dari-jabatan-wakil-presiden/","summary":"Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya pada 12 November 2026. Keputusan ini diterima oleh Presiden Prabowo Subianto dan Ketua MPR Ahmad Muzani.","title":"Gibran Rakabuming Raka Mengundurkan Diri dari Jabatan Wakil Presiden"},{"content":"Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyerahkan dua nama calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 25 November.\nKonfirmasi Jadwal Ketua Tim Ad Hoc MPR RI Bambang Wuryanto mengonfirmasi bahwa dua nama cawapres tersebut akan diserahkan pada tanggal yang telah ditetapkan. Penyerahan ini akan dilakukan secara langsung oleh Presiden Prabowo.\nPenerimaan di MPR Pimpinan MPR RI dijadwalkan menerima kehadiran Presiden Prabowo dengan kehormatan penuh. Selain pimpinan MPR, pimpinan fraksi dan alat kelengkapan dewan (AKD) MPR juga akan turut serta dalam agenda tersebut.\nSumber rujukan:\nVideo: Prabowo Kirim 2 Nama Cawapres Pengganti Gibran ke MPR 25 November — 20detik Pembaca dapat mengikuti perkembangan lebih lanjut mengenai penyerahan nama cawapres ini.\nJangan sampai lagi asyik baca artikel malah kehabisan kuota atau token listrik—nih, beli tanpa ribet di toktik.id →\n","permalink":"https://gibran2029.com/posts/prabowo-akan-kirim-dua-nama-cawapres-pengganti-gibran-ke-mpr/","summary":"Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyerahkan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming kepada MPR pada 25 November mendatang.","title":"Prabowo Akan Kirim Dua Nama Cawapres Pengganti Gibran ke MPR"},{"content":"Source: Pexels / MART PRODUCTION\nDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggabungkan empat kasus dugaan pelanggaran etik yang melibatkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penggabungan sidang ini terkait dengan pasal yang melibatkan Gibran.\nKeputusan untuk menyidangkan kasus-kasus ini secara bersamaan diumumkan hari ini. Laporan-laporan etik tersebut fokus pada dugaan pelanggaran yang berhubungan dengan isu pasal Gibran.\nSumber rujukan:\nDKPP Gabung Sidang Empat Kasus Etik Anggota KPU Terkait Pasal Gibran — CNN Indonesia Pembaca dapat terus mengikuti perkembangan kasus etik ini.\nJangan sampai lagi asyik baca artikel malah kehabisan kuota atau token listrik—nih, beli tanpa ribet di toktik.id →\n","permalink":"https://gibran2029.com/posts/dkpp-gabungkan-sidang-empat-kasus-etik-anggota-kpu-terkait-pasal-gibran/","summary":"Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menggabungkan empat kasus dugaan pelanggaran etik yang melibatkan anggota KPU. Kasus-kasus ini terkait dengan pasal Gibran.","title":"DKPP Gabungkan Sidang Empat Kasus Etik Anggota KPU Terkait Pasal Gibran"},{"content":"Source: Pexels / Sora Shimazaki\nDewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menyidangkan aduan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait syarat pencalonan Gibran. Sidang ini dijadwalkan berlangsung pada 23 November mendatang.\nAgenda Sidang Sidang yang akan digelar oleh DKPP berfokus pada aduan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan Gibran. DKPP memiliki mandat untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU.\nPada tanggal 23 November, DKPP akan mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait dalam aduan ini. Proses ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas dan profesionalisme penyelenggara pemilu.\nKonteks Aduan Isu mengenai syarat pencalonan Gibran telah menjadi perhatian publik. Aduan yang masuk ke DKPP ini menjadi salah satu mekanisme pengawasan terhadap proses dan keputusan yang diambil oleh KPU.\nDKPP berperan penting dalam memastikan bahwa setiap tahapan dan keputusan dalam penyelenggaraan pemilu berjalan sesuai dengan etika dan peraturan yang berlaku.\nSumber rujukan:\nDKPP Sidangkan Aduan terhadap KPU soal Syarat Pencalonan Gibran 23 November — detikNews Pembaca dapat terus mengikuti perkembangan sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ini.\nJangan sampai lagi asyik baca artikel malah kehabisan kuota atau token listrik—nih, beli tanpa ribet di toktik.id →\n","permalink":"https://gibran2029.com/posts/dkpp-sidangkan-aduan-terhadap-kpu-terkait-syarat-pencalonan-gibran/","summary":"Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang aduan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 23 November. Aduan ini berkaitan dengan syarat pencalonan Gibran.","title":"DKPP Sidangkan Aduan terhadap KPU terkait Syarat Pencalonan Gibran"},{"content":"G29 News menyajikan berita terbaru seputar Gibran Rakabuming Raka dari sumber-sumber publik, lengkap dengan tautan rujukan di setiap artikel.\nKolom Opini (akun relawan.g29) adalah pendapat penulis dari sudut pandang relawan dan bukan pemberitaan redaksi.\nArtikel disusun dengan bantuan kecerdasan buatan dari bahan referensi yang tersedia. Jika menemukan kekeliruan, silakan sampaikan lewat kolom komentar.\n","permalink":"https://gibran2029.com/about/","summary":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eG29 News\u003c/strong\u003e menyajikan berita terbaru seputar Gibran Rakabuming Raka dari sumber-sumber publik, lengkap dengan tautan rujukan di setiap artikel.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eKolom \u003cstrong\u003eOpini\u003c/strong\u003e (akun \u003ccode\u003erelawan.g29\u003c/code\u003e) adalah pendapat penulis dari sudut pandang relawan dan bukan pemberitaan redaksi.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003eArtikel disusun dengan bantuan kecerdasan buatan dari bahan referensi yang tersedia. Jika menemukan kekeliruan, silakan sampaikan lewat kolom komentar.\u003c/p\u003e","title":"Tentang"}]